Tim Penyuluh Hukum Kemenkumham Jateng Lakukan Evaluasi di Dua Desa

KEBUMEN - Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jateng kembali melakukan pemantauan dan evaluasi pada 2 (dua) Desa Sadar Hukum di Kabupaten Kebumen, Kamis (22/06/2023).

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melihat hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan, antara lain pada Desa Semanding Kecamatan Gombong dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.

Baca juga: Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Kunjungi Lapas Ambarawa

Dalam Surat Edaran Kepala BPHN No. PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, disebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap desa/kelurahan yang telah diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum setiap 3 (tiga) tahun sekali. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup konsistensi terhadap 4 (empat) dimensi antara lain Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Akses Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, dan Dimensi Akses Demokrasi Regulasi.

Baca juga: Direktur TI dan Kerjasama Dirjend Pas Kunker Ke Lapas Narkotika Purwokerto

Pemantauan dan evalusi kali ini menyasar Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang telah diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1997 dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan yang telah diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM tahun 2012.

Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah didampingi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen disambut secara langsung oleh Kepala Desa Semanding dan Kepala Desa Mergosono beserta perangkat. 

Baca juga: Sekjen DPW PPP Jateng  H Suyono SiP MSI Seharusnya Membangun Rumah Ibadah adalah Tanggungjawab Bersama

“Tujuan kami hadir di sini ialah untuk melihat kembali apakah desa yang telah diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum masih konsisten dan memenuhi kriteria serta indikator sebagai Desa Sadar Hukum”, ujar Dr. Danang, Penyuluh Hukum Ahli Madya.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin Tinjau Pembangunan Lapas Slawi

Adapun indikator yang dimaksud antara lain seperti Eksistensi Kelompok Kadarkum, Kegiatan Penyuluhan Hukum, Eksistensi Paralegal di setiap kelompok Kadarkum, dan sebagainya. 

Data dukung yang telah disampaikan oleh pihak Desa Semanding dan Desa Mergosono akan diverifikasi dan diberikan penilaian untuk selanjutnya apakah akan dilakukan pencabutan status Desa Sadar Hukum, direkomendasikan pembinaan berkelanjutan, atau tetap berstatus Desa Sadar Hukum.

Baca juga: Tim MPD Notaris Kota Salatiga Kunjungi Rutan Salatiga

(N.Son/Hms)